Main Article Content
Abstract
This study examines the effectiveness and contribution of hotel tax revenue to the Local Own-Source Revenue (PAD) of Jayapura City from 2017 to 2021. The results indicate fluctuations in hotel tax targets and realizations, with tax revenues exceeding targets in several years. Notably, in 2020, hotel tax realization reached 227.78% of the target, influenced by tax incentives and adjustments during the COVID-19 pandemic. The contribution of hotel tax to PAD also varied, peaking at 15.43% in 2020 before declining in 2021. These findings suggest that hotel tax management in Jayapura City is highly effective, although the economic downturn and policy changes have led to inconsistencies in revenue. The study recommends setting more realistic tax targets, strengthening digital tax collection systems, and periodically evaluating fiscal policies to sustain stable revenue generation.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Amin, M. A. N., & Yunita, E. A. (2022). Analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Tegal di tengah pandemi covid-19. INOVASI, 18(2), 232-240.
- Arikunto, S. (2010). Metode peneltian. Jakarta: Rineka Cipta, 173(2).
- Dahlan, I. S., Bokiu, Z., & Mahmud, M. (2022). Dampak Covid 19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Gorontalo. Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 1(2), 14-26.
- Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Juwita, H. P., & Hidayatulloh, A. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir di Kabupaten Bantul. Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi), 12(1), 41-54.
- Mahagiyani, M., & Sugiono, S. (2024). Buku Ajar Metodologi Penelitian.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2011). Metodologi Penelitian Survai (edisi revisi). Jakarta: LP3ES Indonesia.
- Syafitri, A. D. K., Fauziah, F., & Anshari, R. (2024). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Jurnal Riset Pembangunan, 6(2), 76-86.
- Syamsuddin, S. (2021). Dampak Covid 19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Makassar. Journal of Business Administration (JBA), 1(1), 5-14.
- Wardani, D. K., & Rahmawatiningsih, N. (2023). Pengaruh Tarif Dan Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak. Jurnal Bina Akuntansi, 10(1), 73-94.
- Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (pad) dki jakarta periode 2020-2022 (studi empiris pada bapenda provinsi dki jakarta). Jurnal economina, 3(2), 264-273.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
- Indonesia, R. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. , (2002).
- Indonesia, R. Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. , (2004).
- Indonesia, R. Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah. , (2009).
- Indonesia, R. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. , (2000).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, (2017).
References
Amin, M. A. N., & Yunita, E. A. (2022). Analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Tegal di tengah pandemi covid-19. INOVASI, 18(2), 232-240.
Arikunto, S. (2010). Metode peneltian. Jakarta: Rineka Cipta, 173(2).
Dahlan, I. S., Bokiu, Z., & Mahmud, M. (2022). Dampak Covid 19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Gorontalo. Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 1(2), 14-26.
Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Juwita, H. P., & Hidayatulloh, A. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir di Kabupaten Bantul. Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi), 12(1), 41-54.
Mahagiyani, M., & Sugiono, S. (2024). Buku Ajar Metodologi Penelitian.
Singarimbun, M., & Effendi, S. (2011). Metodologi Penelitian Survai (edisi revisi). Jakarta: LP3ES Indonesia.
Syafitri, A. D. K., Fauziah, F., & Anshari, R. (2024). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Jurnal Riset Pembangunan, 6(2), 76-86.
Syamsuddin, S. (2021). Dampak Covid 19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Makassar. Journal of Business Administration (JBA), 1(1), 5-14.
Wardani, D. K., & Rahmawatiningsih, N. (2023). Pengaruh Tarif Dan Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak. Jurnal Bina Akuntansi, 10(1), 73-94.
Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (pad) dki jakarta periode 2020-2022 (studi empiris pada bapenda provinsi dki jakarta). Jurnal economina, 3(2), 264-273.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Indonesia, R. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. , (2002).
Indonesia, R. Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. , (2004).
Indonesia, R. Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah. , (2009).
Indonesia, R. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. , (2000).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, (2017).